LANGKAT,- Plt.Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH
menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI terkait pengawasan
implementasi program deteksi dini fasilitas kesehatan tingkat pertama. Syah
Afandin meminta agar dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di ibu kota
Langkat, Stabat.
"Kabupaten Langkat memiliki wilayah terluas di Sumatera
Utara yang memiliki 1.084.108 jiwa penduduk. Terdiri dari 546.015 jiwa
laki-laki dan 538.093 ribu jiwa perempuan. Tersebar di 23 kecamatan, 240 desa
dan 37 kelurahan," kata Syah Afandin dihadapan Komisi IX DPR RI, bertempat
di ruang Pola kantor bupati, Kamis, (19/1/2023).
Lanjut Syah Afandin, saat ini Kabupaten Langkat hanya
memiliki satu rumah sakit umum daerah yang ada di Kecamatan Tanjung Pura serta
enam rumah sakit umum swasta.
"Di Kabupaten Langkat terdapat tujuh rumah sakit. Satu
RSUD dan enam rumah sakit swasta. 32 puskesmas, 171 pustu, dan 174
poskesdes," ujarnya.
"Sementara puskesmas yang belum memiliki IPAL
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebanyak 25 puskesmas. Kemudian terdapat 59
klinik, 28 bekerjasama dengan BPJS dan 31 non BPJS. Praktek mandiri Dokter
sebanyak 15, 330 bidan, dan 46 perawat," pungkasnya.
Masih kata Syah Afandin, saat ini daerahnya masih memiliki
puskesmas yang belum sesuai standar fasilitas kesehatan. Diantaranya, puskesmas
Marike, Bukit Lawang, Stabat, Karang Rejo, Secanggang, Pantai Cermin, Stabat
Lama, Sei Bamban, dan pematang Jaya.
"Saya memohon kepada komisi IX DPR RI untuk membangun
rumah sakit umum daerah (RSUD) di pusat ibu kota kabupaten Langkat, yakni di
Stabat," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, ketua komisi IX DPR RI Felly
Estelita Runtuwene, SE mengatakan salah satu tujuan Kunker ini ingin mengetahui
permasalahan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Langkat.
"Kedatangan kami di Kabupaten Langkat dalam rangka
kunjungan kerja spesifik komisi IX DPR RI, untuk mengetahui apa saja yang
menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan. Terutama di tingkat pertama,"
ujarnya.
Felly menambahkan, usai pandemi Covid-19 saat ini Indonesia
sedang menyiapkan transformasi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada
masyarakat.
"Sistem kesehatan kita saat ini masih perlu terus
diperbaiki, kini Indonesia Tengah mengupayakan transformasi kesehatan dan salah
satu pilarnya adalah transformasi layanan primer yang dijalankan untuk
mengatasi berbagai tantangan," sambungnya.
"Kami melihat belum secara kuantitas sepenuhnya
memenuhi standar pelayanan minimal, untuk itu menjadi sangat penting agar
agenda transformasi pelayanan kesehatan primer berjalan di seluruh provinsi di
Indonesia. Terutama penguatan upaya promotif preventif. Termasuk deteksi dini
di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama," tutup ketua komisi IX DPR RI itu.
Kunker ini dihadiri dua belas anggota komisi IX DPR RI, staf ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes dr. Sundoyo, direktur pelayanan kesehatan Primer Kemenkes dr. Yanti Herman, kepala biro komunikasi dan pelayanan Publik Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, direksi Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlul Ruby, Sekdakab Langkat Amril,S.Sos,MAP, kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr. Sari Quratulainy, jajaran KPD Lankat, dan 32 KUPT Puskesmas se-Kabupaten Langkat.(rel)