Medan,-
Ketua Lembaga Gerakan Mahasiswa & Pemuda Sumatera Utara (GMP-Sumut) Andhika Hasibuan angkat bicara terkait adanya praktik pungli yang diduga telah merugikan ribuan nelayan di Belawan dan penyalahgunaan distribusi BBM (bahan bakar minyak) subsidi berjenis solar. Jum’at (23/5).
Andhika Hasibuan sebut tindakan tersebut tidak dibenarkan dinegara kita, dalam hal ini kami dari pergerakan GMP-Sumut akan melakukan gelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara dan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Melalui investigasi dan informasi yang kami dapatkan GMP-Sumut menyatakan diduga telah menemukan atas keterlibatan langsung oleh oknum pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam permainan harga BBM bersubsidi.
Menurut informasi GMP-Sumut temukan, “Setiap bulannya ada sekitar 2 juta liter BBM subsidi yang disalurkan ke nelayan melalui rekomendasi Dinas terkait, Namun dalam prakteknya, harga BBM yang seharusnya Rp.6.800,00 setiap liternya dijual kepada nelayan seharga Rp.7.000,00 Adanya selisih harga Rp.200,00 yang kami duga menjadi ladang pungli," Ujarnya Andhika Hasibuan.
Secara kolektif bila digabungkan atau di kalkulasikan selisih harga tersebut mengalirkan dana sekitar Rp.400.000.000,00 setiap bulannya ke kantong oknum yang bermain dalam distribusi BBM subsidi ini.
Tak hanya itu, GMP-Sumut juga menuturkan adanya dugaan praktik pungli dalam pengurusan surat izin kapal nelayan. Padahal, seharusnya pengurusan izin kapal tersebut tidak dikenai biaya, Namun faktanya para nelayan mengaku dimintai dan membayar hingga Rp1,5 juta setiap kapalnya, tergantung pada kapasitas kapal masing-masing.
GMP Sumut menyebutkan sudah mengantongi bukti transfer langsung dari para nelayan kepada pihak yang diduga sebagai oknum Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.Sumatera Utara."
Dalam pergerakan untuk menegakkan keadilan ratusan massa GMP-Sumut berserta masyarakat yang terdzolimi akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini, menuntut transparansi dan penindakan hukum terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat.
Nelayan menjerit dan nelayan terdzolimi, Negara harus hadir di tengah kesulitan hidup para nelayan atas ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hidup para nelayan harus sejahtera justru sebaliknya para nelayan mendapati kesulitan dan diperas atau pungutan liar yang seharusnya tidak terjadi, Padahal BBM subsidi diberikan negara sebagai bentuk kepedulian terhadap sektor perikanan rakyat.
GMP-Sumut mendesak Gubernur Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki skandal tersebut, Sebab jika dibiarkan, dugaan ini berpotensi menjadi korupsi sistematis yang merusak pondasi tata kelola kelautan daerah. (tim)
Social Plugin