Jakarta,-
HUMAS TABAGSELl ( Himpunan Mahasiswa Agent Perubahan Sosial Tapanuli Bagian Selatan) Akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Mendesak KPK-RI agar secepatnya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan Meubelair SDN dan SMPN Se-Kab. Paluta dengan pagu anggaran Rp.9.996.630.700.00 TA.2023.
Rasydin Hasibuan mengatakan kepada awak media pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2025 di pagi hari setelah keluar dari Mabes Polri, kami sudah memasukan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Ke Mabes Polri untuk melakukan aksi unjuk rasa damai pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025.
Pada hari Senin 11 Agustus 2025 yang lalu kami sudah masukan surat laporan dugaan Korupsi yang di lakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang lawas Utara ke kantor KPK-RI dan di hari Senin tgl 18 Agustus 2025 yang akan datang kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI )agar mendesak KPK-RI segera melakukan permeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang lawas Utara terkait kasus dugaan Korupsi pengadaan Meubelair SDN dan SMPN Se-Kab.Paluta.
Sebagaimana adanya temuan BPK-RI dengan kerugian negara mencapai Rp.423.425.714.18, dengan jumlah kerugian yang sangat besar tersebut kuat dugaan kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang lawas Utara memonopoli Pengadaan Meubelair SDN dan SMPN Se-Kab.Paluta, untuk meraup keuntungan yang sangat besar.
Kami dari HIMPUNAN MAHASISWA AGENT PERUBAHAN SOSIAL TAPANULI BAGIAN SELATAN ( HUMAS TABAGSEL) akan terus mendesak KPK-RI agar secepatnya mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi pada pengadaan Meubelair SDN dan SMPN Se-Kab.Paluta, kami tidak biarkan pejabat di kabupaten Padang lawas Utara mengambil
Kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, apalagi pengadaan tersebut untuk keperluan pendidikan di Kab.Paluta.(tim)
Social Plugin