Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Polres Mandailing Natal Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2015–2016 ke Jaksa

 Mandailing Natal, -

Kepolisian Resor Mandailing Natal melalui Unit Tipidkor Satreskrim. telah merampungkan proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Tersangka A/N Hendra Parwana Batubara, S.STP, selaku mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Mandailing Natal Tahun 2016 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Tahun Anggaran 2015–2016.

Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si melalui Kanit Tipidkor Iptu Abdur Rahman Sitompul SH MH melalui keterangan resminya kepada awak media, Senin (30/3) mengatakan ," berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilakukan tahap Dua ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk penyerahan tersangka bersama  barang bukti.

Mantan Kanit Tipidkor Samosir itu menambahkan ," hari ini saya beserta dengan penyidik yang menangani kasus tersebut  telah menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Berdasarkan hasil penelitian berkas, melalui Surat Nomor B-516/L.2.28.4/Ft.1/02/2026 tanggal 24 Februari 2026, dinyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21).

"Dengan demikian, penyidik akan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada JPU untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan," bebernya.

Rahman menegaskan ,Polres Mandailing Natal berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta memastikan tata kelola keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Singkat Perkara

Pada Tahun Anggaran 2016, Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Mandailing Natal melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

-Penyusunan LKPJ TA 2015

-Penyusunan LPPD TA 2015

-Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan

-Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan beberapa penyimpangan, antara lain:

1. Penarikan anggaran sebanyak 8 kali melalui SP2D pada periode Maret–November 2016 dengan total realisasi Rp 740.529.500.-

2. Audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp 385.929.400.-

3. Audit PKKN oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara menemukan total kerugian keuangan negara sebesar Rp 639.012.067.-

4. Sejumlah saksi yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban menyatakan tidak pernah melaksanakan kegiatan maupun menerima anggaran, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan dinyatakan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Barang Bukti yang Disita

Penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti pendukung, berupa:

-Dokumen SP2D sebanyak 8 kali penarikan

-Laporan pertanggungjawaban keuangan atas empat kegiatan

-Surat keputusan pejabat terkait

-Print out rekening koran Bagian Tapem Setdakab Madina periode Januari–Desember 2016

-Laporan hasil audit PKKN BPKP Perwakilan Sumatera Utara

Dasar Hukum dan Pasal yang Disangkakan

Tersangka dijerat dengan ketentuan: 

-Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001

-Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

-Pasal 603 Jo. Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perlu diketahui sebelum menjabat  sebagai Kanit Tipidkor di Polres Mandailing Natal akhir tahun 2025,  semasa berpangkat Ipda, dimana Iptu Abdur Rahman Sitompul SH, MH juga menduduki jabatan yang sama di Polres Samosir dan berbagai kasus korupsi juga sudah ditanganinya.

(Indra Kusuma)