GARDA HARAPAN SUMUT Tuntut Klarifikasi dan Keterbukaan terkait Isu Dugaan IJAZAH PALSU Anggota DPRD SUMUT Berinisial JT

 Medan,-

Hak Rakyat Pejuang Keadilan Sumatera Utara melaksanakan aksi unjuk rasa & penyampaian Aspirasi di depan kantor Gedung DPRD Sumatera Utara. GARDA HARAPAN SUMUT berpendapat bahwa tidak boleh ada satupun pejabat negara yang mencoreng nama baik lembaga negara.Selasa. 20 Oktober 2026.

Fikri Aulia selaku Koordinator Aksi GARDA HARAPAN Sumut menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak keterbukaan masyarakat atas informasi mengenai wakil rakyat di parlemen. Aksi ini juga menuntut Anggota DPRD yang diduga memiliki ijazah palsu untuk segera mengklarifikasi secara transparan dan terbuka mengenai isu tersebut. 

 "Kami tegaskan bahwa aksi ini tak lain dan tak bukan untuk memperjuangkan hak yang memang sudah seharusnya diperoleh oleh seluruh masyarakat, yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat dari wakil rakyat nya di parlemen". Ujar Fikri.

Ditambahkan, Fikri juga menambahkan untuk menuntut hentikan segala upaya intimidasi dan intervensi terhadap pelapor dan penyampai informasi, yang menghambat proses pemeriksaan, serta yang dapat mengganggu transparansi penanganan perkara. 

"Kami menuntut agar APH mengawal perkara ini serta menuntut untuk hentikan setiap tindakan yang mengaburkan proses pemeriksaan perkara dan intimidasi terhadap pelapor dan penyampai informasi di muka umum". Tuntutnya.

Muhammad Sofyan, S. Sos. selaku KASUBAG Humas DPRD SUMUT yang menerima aksi menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan diterima serta diproses sesuai dengan SOP dari DPRD dan Undang-Undang yang berlaku.

"Saya mewakili DPRD Sumatera Utara menerima tuntutan dari kawan-kawan mahasiswa dan akan membawa tuntutan tersebut untuk dibahas di DPRD sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan dapat ditinjau perkembangan nya di hari Kamis 22 Oktober 2026". Ungkap Sofyan.

Terakhir Fikri sampaikan bahwa GARDA HARAPAN SUMUT akan terus menyampaikan aspirasi dan melakukan aksi jilid II selanjutnya bila semua tuntutan belum dikabulkan serta belum adanya klarifikasi terbuka dari Anggota DPRD yang terduga memalsukan Ijazah.(r02)