Gerakan Pemuda Islam - Kementerian PPPA Perkuat Akselerasi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030

 JAKARTA — 

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menggelar audiensi strategis dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) di Jakarta, Jumat (16/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum PP GPI, Ahmad Daud, secara khusus menyoroti masih banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki standar pelayanan perlindungan anak jauh di bawah standar yang seharusnya.

Ahmad Daud menegaskan, disparitas kualitas layanan perlindungan anak antarwilayah di tanah air masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan bersama. Menurutnya, kondisi ini menuntut adanya intervensi yang lebih merata, terintegrasi, dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Masih banyak daerah di Indonesia yang pelayanan perlindungan anaknya jauh di bawah standar yang seharusnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi kita semua, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut," ujar Ahmad Daud usai pertemuan.

Dalam audiensi ini, rombongan PP GPI yang terdiri dari Wakil Ketua Umum Ahmad Daud, Kabid Kebijakan Publik dan Pemerintahan Eko Saputra, Ketua Muslimah PP GPI Nurapsi, serta Kabid Hukum dan HAM Midul Makati, diterima langsung oleh jajaran Deputi Bidang PHA Kementerian PPPA, Nanang Rahman, bersama para pejabat dan staf kementerian.

Pertemuan tersebut berfokus pada penguatan koordinasi dan peluang kolaborasi konkret dalam mengawal isu-isu perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Kabid Kebijakan Publik dan Pemerintahan PP GPI, Eko Saputra, menambahkan bahwa organisasi kepemudaan siap mengambil peran aktif melalui gerakan edukasi masyarakat, advokasi kebijakan, hingga pengawasan sosial yang konstruktif guna mendukung agenda perlindungan perempuan dan anak secara nasional.

Melalui sinergi yang terbangun dengan Kementerian PPPA ini, PP GPI berharap penanganan persoalan perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih responsif, merata, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak di seluruh pelosok Indonesia.