Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Tuntaskan Polemik, PP GPI Desak Prabowo Terbitkan PERPPU Perampasan Aset


MEDAN,-

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menyarankan Prabowo Subianto selaku Presiden RI mengeluarkan PERPPU Perampasan Aset. Hal tersebut mendesak dilakukan untuk menurunkan kegaduhan sosial politik di Indonesia.


"Ini kan kita lihat saling lempar bola pingpong antara DPR dan Pemerintah tentang UU Perampasan Aset. Seakan - akan pengesahan UU tersebut sangat sulit. Padahal ada UU sebelumnya yang dalam waktu sapujagat langsung disahkan" ujar  Kabid Ekonomi & Sosial PP GPI, Ahmad Daud S.Sos di Medan (4/8)


"Kami menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Perampasan Aset mengingat polemik ini sudah berlangsung bertahun-tahun" ujar aktifis muda tersebut.


"Kegaduhan politik dan sosial belakangan ini kan terjadi karena salah satunya berlarut-larut tentang UU Perampasan Aset. Presiden Prabowo segera terbitkan saja Perppunya" desaknya.



"Bolak - balik Presiden pidato akan melawan mafia dan koruptor. Kalau itu benar komitmennya ya keluarkan saja Perppunya" lanjutnya menyampaikan ketika diminta pendapatnya.


"Jangan pidato beliau itu dirasakan gimmick saja oleh masyarakat. Kesenjangan sosial dan ekonomi demikian besarnya di Indonesia ini. Saat ini yang terjadi koruptor cuma dihukum sekian tahun tapi setelah bebas malah tetap kaya raya" kritik beliau 


"PERPPU itu bukan barang haram dan telah beberapa kali pemerintahan mengeluarkannya. Kalau sekarang ini kan DPR Pemerintah seperti tidak serius karena memang banyak kepentingan agar UU tersebut tidak disahkan" analisisnya


"Yang bahagia kan koruptor dan mafia karena UU tersebut tidak disahkan. Sekarang saatnya Presiden Prabowo jangan omon-omon, keluarkan Perppu Perampasan Aset untuk menyudahi polemik dan kegaduhan yang berlarut-larut ini" tegasnya


"Rakyat pasti mendukung Presiden mengeluarkan PERPPU tersebut. Saat ini kan rakyat menunggu apa presiden memihak rakyat sebatas ucapan saja atau memang komitmen nyata karena rakyat sudah apatis pada anggota dewan" tutupnya.(tim)