Bupati Langkat Ikuti Rakor Dipimpin Mendagri Tito, Pemulihan Pascabencana Dikebut Jelang Ramadan

 Medan – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, PhD. Rakor tersebut digelar sebagai upaya percepatan pemulihan dampak banjir dan longsor agar dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/1/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat penting nasional maupun daerah. Turut hadir Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, BSc, Ketua DPRD Sumut, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

Berdasarkan data pembaruan hingga 12 Januari 2026, bencana banjir tercatat melanda 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah warga terdampak mencapai 479.325 kepala keluarga atau 1.804.827 jiwa, dengan korban meninggal dunia sebanyak 375 orang dan 41 orang masih dinyatakan hilang. Sementara total kerugian di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga perumahan, diperkirakan mencapai Rp18,43 triliun.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa kondisi umum Sumatera Utara saat ini berangsur pulih. Namun demikian, masih terdapat lima daerah yang membutuhkan penanganan ekstra dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga.

Bobby juga mengungkapkan bahwa progres penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Utara telah melampaui 50 persen dan ditargetkan rampung pada minggu terakhir Januari 2026.

“Kami terus mengupayakan percepatan pendataan serta penyusunan R3P di kabupaten/kota terdampak banjir untuk segera diajukan kepada Tim Satgas,” tegas Bobby.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kepala daerah atas langkah cepat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Sumatera Utara yang bergerak cepat. Inflasi dapat dikendalikan, sektor ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan sosial berangsur pulih. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh kepala daerah,” ujar Tito.

Sebagai Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito juga memaparkan skema bantuan pemerintah pusat bagi korban banjir dan longsor. Untuk rumah dengan kategori rusak berat, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp60 juta, ditambah Rp8 juta untuk biaya perabotan serta pemulihan ekonomi per kepala keluarga bagi warga yang masih tinggal di hunian sementara.

“Sementara untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan, masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta dan Rp15 juta,” jelasnya.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa BNPB bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendistribusikan bantuan serta melakukan pendampingan pemulihan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Sumatera Utara.

Senada dengan itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan pentingnya pengarusutamaan perspektif perempuan dan anak dalam seluruh tahapan pemulihan pascabencana, khususnya dalam pembangunan hunian sementara.

“Perlu perhatian serius terhadap fasilitas dasar seperti toilet, kamar mandi, dan tempat cuci. Trauma perempuan dan anak masih sangat kuat akibat kehilangan anggota keluarga dan kerabat. Jangan sampai muncul persoalan baru dalam masa pemulihan bencana,” tegas Veronica.

Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan sebelum Ramadan, sehingga masyarakat terdampak banjir dan longsor dapat menjalani ibadah dengan aman dan layak tanpa harus tinggal di tenda pengungsian.(fadli)