BEM FH UMT Soroti Krisis Kepercayaan Publik di Tengah Polemik BGN, Pelemahan Rupiah, dan Kenaikan Harga BBM

 Kota Tangerang – 

Munculnya spanduk bertuliskan "Prabowo Gagal Mengurus Negara, Kondisi Darurat! Rakyat Menjerit! Turun Segera!!!” menjadi simbol keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin memprihatinkan.

Sorotan publik saat ini mengarah pada sejumlah persoalan nasional, mulai dari polemik yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (BEM FH UMT), Roni Anggi Ramadhan Harahap, menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh.

"Rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Harga kebutuhan hidup terus meningkat, nilai rupiah melemah, sementara berbagai program strategis pemerintah justru menuai polemik. Kondisi ini telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa," tegas Roni Harahap.(11/6)

Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

"Kami menilai pemerintah belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap berbagai persoalan yang muncul. Polemik di tubuh BGN, pelemahan rupiah, dan kenaikan harga BBM menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan kebijakan publik. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa langkah perbaikan yang konkret, maka wajar apabila muncul penilaian dari masyarakat bahwa pemerintahan saat ini sedang mengalami kegagalan dalam memenuhi harapan rakyat," ujarnya.

Roni menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk pemasangan spanduk, merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

"Kritik bukanlah bentuk kebencian terhadap negara, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Pemerintah harus melihat kritik sebagai masukan yang konstruktif, bukan ancaman. Saat rakyat mulai kehilangan kepercayaan, maka yang dibutuhkan adalah evaluasi total dan keberanian untuk memperbaiki kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat," tambahnya.

BEM FH UMT juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program strategis nasional, memperkuat pengawasan terhadap lembaga negara, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memastikan kebijakan energi tidak semakin membebani rakyat kecil.

"Negara tidak boleh abai terhadap suara rakyat. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar narasi. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil," tutup Roni Harahap.(tim)