Jakarta - Pengamat kebijakan publik dan sosial-politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap komitmen serta langkah Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin beserta jajaran dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang mengedepankan edukasi, pendekatan humanis, dan penegakan hukum demi meningkatkan keselamatan masyarakat di jalan raya.
Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin beserta seluruh jajaran Polantas di Tanah Air yang mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis, tanpa mengesampingkan ketegasan terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan warga. Pendekatan edukatif dan humanis yang berjalan beriringan dengan penegakan hukum merupakan bagian penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Nasky kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).
Menurut Nasky, edukasi keselamatan perlu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas otomotif, pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek online (ojol), hingga pejalan kaki. Sosialisasi melalui ruang publik, media massa, dan media sosial juga penting untuk memperkuat budaya tertib berlalu lintas.
Ia menilai, penegakan hukum yang proporsional melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sosialisasi safety riding, serta teguran simpatik sesuai kondisi di lapangan dapat berjalan beriringan dengan pendekatan persuasif. Transparansi prosedur dan pengawasan terhadap petugas juga perlu dijaga guna memperkuat profesionalisme serta kepercayaan publik.
Nasky, Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu menambahkan, Operasi Patuh 2026 perlu merespons hasil evaluasi Kamseltibcarlantas, termasuk potensi kecelakaan dan aksi balap liar yang membahayakan pengguna jalan.
“Penegakan hukum bukan semata-mata tentang penindakan, melainkan juga perlindungan terhadap nyawa, penghormatan terhadap hak pengguna jalan, serta penegakan keadilan. Keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan lalu lintas,” tegasnya.
Sebagai penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat, Nasky menilai semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara kepolisian dan seluruh pengguna jalan.
Menurutnya, keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak semestinya hanya diukur dari jumlah penindakan atau tilang, tetapi juga dari peningkatan kepatuhan masyarakat, penurunan angka kecelakaan, serta terciptanya ruang jalan raya yang aman, tertib, dan manusiawi.
Lebih lanjut, Nasky berharap komitmen dan dedikasi jajaran Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat dapat terus diperkuat serta dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Penyampaian informasi yang akurat mengenai capaian dan evaluasi operasi juga penting untuk meningkatkan literasi keselamatan berlalu lintas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Operasi Patuh 2026 harus menjadi ikhtiar bersama untuk menghadirkan ruang jalan raya yang aman, tertib, dan manusiawi bagi seluruh pengguna jalan. Kami mendukung langkah Korlantas Polri yang menempatkan edukasi, pelayanan, dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme serta supremasi hukum,” pungkas Nasky.(r02)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar