Banjir Kembali Melanda Kota Sibolga , Deseri Harefa Desak Pemerintah Segera Bertindak dan Jangan Biarkan Masyarakat Hidup Dalam Ketakutan

 Medan,— 

Persoalan banjir kembali menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kota Sibolga dan wilayah sekitarnya. Pada hari Sabtu, 26 September 2026, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur Kota Sibolga sejak siang hingga sore hari hingga menyebabkan genangan serta banjir di sejumlah wilayah.

Deseri Harefa menyampaikan kepada awak media bahwa di beberapa titik wilayah yang terdampak termasuk di antara lain Kelurahan Aek Muara Pinang, Angin Nauli, Hutabarangan, dan Huta Tonga-Tonga.

"Sungai Aek Doras juga menjadi pusat perhatian karena alirannya berpotensi meluap hingga ke badan jalan dan permukiman warga. Pemerintah Kota Sibolga telah melakukan pemantauan langsung serta menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Namun, persoalan yang harus menjadi perhatian adalah rasa aman masyarakat yang terus terganggu karena wilayah-wilayah rawan kembali menghadapi ancaman banjir ketika hujan deras terjadi." Ungkapnya (28/9).

Ditambahkan, Bahkan di wilayah Tapanuli Tengah yang berdekatan dengan Sibolga, laporan pada 27 September 2026 menyebutkan banjir merendam tujuh kecamatan, dengan ribuan permukiman terdampak dan satu jembatan terputus.

Menurut Deseri Harefa, kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa yang hanya selesai setelah air surut. Pemerintah harus melihat bencana secara menyeluruh, mulai dari keselamatan warga saat kejadian, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, evakuasi kelompok rentan, hingga penanganan dan pencegahan agar bencana tidak terus berulang. 

“Masyarakat tidak boleh dibiarkan hidup dalam ketidakpastian dan rasa takut setiap kali hujan turun, Pemerintah harus hadir memastikan setiap daerah yang terdampak benar-benar mendapatkan perhatian dan penanganan,” Tegas Deseri Harefa. 

Deseri Harefa mendesak BNPB, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Sibolga, serta pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk segera memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret di lapangan. BNPB perlu memastikan asesmen kebutuhan, kesiapsiagaan evakuasi, logistik, layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat berjalan cepat, sedangkan Kementerian Sosial perlu memastikan bantuan bagi warga terdampak tersalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap sungai, drainase, kawasan rawan longsor, infrastruktur pengendali banjir, sistem peringatan dini dan jalur evakuasi. Pemko Sibolga sendiri menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir telah dilakukan di sebagian titik, sementara titik lainnya masih dalam proses persiapan.

“Jangan menunggu korban bertambah baru pemerintah bergerak. Jangan menunggu rumah warga kembali terendam baru bantuan datang. Setiap daerah yang terkena bencana harus dipantau dan ditangani secara serius, karena keselamatan masyarakat adalah hal yang tidak boleh ditunda,” ujar Deseri Harefa. 

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan penanganan tidak hanya bersifat reaktif ketika banjir terjadi, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan dan memperkuat mitigasi bencana.

Masyarakat Sibolga dan daerah-daerah terdampak membutuhkan kepastian bahwa negara hadir ketika bencana datang dan tetap hadir sampai kondisi benar-benar aman. Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampak dan risiko terhadap masyarakat harus dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan, respons cepat, koordinasi yang kuat, serta kebijakan penanggulangan bencana yang benar-benar dilaksanakan di lapangan. (r02)