Heboh!!! Dinas Pendidikan Kota Medan Akan Didemo Ratusan Mahasiswa Terkait Dugaan Pungli dan Mark-Up Belanja Barang Dinas Pendidikan Kota Medan

Medan,-

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara (DPP-GPM-Sumut) akan gelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati-Sumut)  Terkait dugaan pemotongan sertifikasi guru dan pembelanjaan Mark-Up tingkat sekolah PAUD/SDN hingga SMPN Se-Kota Medan.

Muhadzir kepada awak media, membenarkan hal tersebut ratusan Mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejati-Sumut terkait dugaan pemotongan sertifikasi guru dan pembelanjaan barang yang diduga Mark-Up Se-Kota Medan.

Ditambahkan, DPP-GPM-SUMUT akan mendesak Kejati-Sumut untuk memanggil dan memeriksa seluruh oknum yang diduga terkait, atas rujukan Informasi yang kami temukan di lapangan, dan kami juga meminta Kejati-Sumut agar memberikan atensi untuk melakukan proses hukum dan menegakkan seadil-adilnya.

Adapun beberapa Tuntutan aksi mereka :

1.Meminta kepada bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IDIANTO S.H, MH agar memanggil dan memeriksa bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP, K3S, Operator Dinas Pendidikan Kota Medan terkait dugaan Pemotongan Dana Sertifikasi Guru mulai tahun 2020-2025, Sesuai hasil investigasi dan informasi yang kami dapatkan dari beberapa guru sertifikasi yang tidak berani disebutkan namanya bahwa setiap pencairan dana sertifikasi selalu ada pemotongan mulai dari 200.000,00-250.000,00 setiap guru sertifikasi dan diduga pemotongan tersebut tersalur ke Kantor Walikota Medan.

2.Meminta Kejaksaan Tinggi Sumut agar membentuk team guna untuk melakukan pemeriksaan kepada bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait dugaan Mark-up pengadaan Foto Presiden Wakil Presiden dan Foto Walikota Wakil Walikota karena diduga adanya pengarahan dari K3S kepada seluruh kepala sekolah wajib membeli barang kepada rekanan yang sudah ditentukan, dan dugaan Mark-Up pada pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk anak sekolah PAUD se-Kota Medan.

3.Meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar serius dalam menegakan supremasi hukum di Kota Medan atas dugaan pemotongan sertifikasi guru dan dugaan mark-up pengadaan foto Presiden Wakil Presiden dan Foto Walikota Wakil Walikota di tubuh Pendidikan Kota Medan. (tim)